Banyu Raya Merawat Tradisi: Ketika Kemerdekaan dan Maulid Nabi Dipertemukan dalam Panggung Budaya

MediaSuratkabarUmum.com || CILILIN, BANDUNG BARAT — Perayaan kemerdekaan dan peringatan keagamaan di tengah masyarakat tidak selalu harus hadir dalam bentuk hiburan yang meriah. Di balik sebuah panggung sederhana, kebersamaan dapat tumbuh melalui karya, tradisi, dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Semangat itulah yang dihadirkan organisasi Banyu Raya dalam rangkaian kegiatan memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus Maulid Nabi Muhammad SAW.

Banyu Raya memilih menghadirkan sesuatu yang memiliki kekhasan tersendiri. Drama perjuangan, drama sosial, drama kehidupan, serta kaulinan baheula khas Sunda menjadi bagian dari pertunjukan yang disuguhkan kepada masyarakat.

Pilihan tersebut menjadi menarik karena hiburan yang dihadirkan tidak semata-mata berorientasi pada kesenangan, tetapi juga membawa pesan tentang sejarah, kebudayaan, kehidupan sosial, dan pentingnya menjaga identitas masyarakat Sunda.

Mengenang Perjuangan Melalui Seni Pertunjukan

Drama perjuangan menjadi salah satu bagian penting dalam rangkaian kegiatan. Melalui seni pertunjukan, kisah perjuangan dihadirkan kembali sebagai pengingat akan jasa para pahlawan dan generasi terdahulu yang telah memberikan pengorbanan bagi bangsa.

Bagi Banyu Raya, mengenang perjuangan tidak harus selalu dilakukan melalui seremoni. Seni dan kreativitas juga dapat menjadi ruang untuk menyampaikan nilai-nilai perjuangan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

Tokoh Banyu Raya, Wandri Hariyan, mengatakan drama telah menjadi bagian yang terus dipertahankan dalam kegiatan organisasi tersebut.

“Alhamdulillah, setiap tahun organisasi Banyu Raya ini berbeda dari yang lain. Kalau yang lain sudah biasa dengan hiburan band dan dangdut, Banyu Raya pasti drama selalu ditampilkan,” ungkap Wandri.

Kaulinan Baheula, Warisan yang Kembali Dihidupkan

Yang tak kalah menarik, sejumlah permainan tradisional Sunda atau kaulinan baheula turut diangkat ke dalam pertunjukan.

Mulai dari paciwit-ciwit lutung, encrak, enggrang, loncat tinggi, sondah hingga maen beklen, semuanya dikemas menjadi bagian dari cerita.

Sederhana, tetapi memiliki makna. Permainan yang dahulu begitu dekat dengan kehidupan anak-anak Sunda tersebut kembali diperkenalkan melalui panggung pertunjukan.

Inilah salah satu bentuk ngamumule budaya Sunda—menjaga warisan budaya agar tidak berhenti menjadi cerita masa lalu, melainkan tetap dikenal dan diapresiasi oleh generasi hari ini.

Kreativitas Pemuda di Balik Panggung

Kehadiran pertunjukan tersebut juga tidak terlepas dari kreativitas para pemuda. Giri Finansa, A.Md., menjadi salah satu tokoh yang turut berperan dalam penyusunan sejumlah naskah drama dengan tema sosial, perjuangan kehidupan dan kaulinan baheula.

Keterlibatan generasi muda menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan tradisi. Sebab, budaya akan tetap hidup ketika generasi penerus tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut menciptakan dan mengembangkannya.

Kemerdekaan, Maulid dan Kebersamaan

Rangkaian kegiatan Banyu Raya kemudian diperkaya dengan nuansa religius melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Warga mengikuti doa bersama dan mahalul qiyam, disertai penampilan grup qosidah Al Gofar Assa'adah yang melibatkan kaum ibu.

Kegiatan tersebut turut diisi bersama Ustad H. Syarif Hidayatullah, S.Pd.I, Ketua RT Anwar Hidayat (Away), serta Ketua Pelaksana Aldika.

Perpaduan antara semangat kemerdekaan dan nilai keagamaan tersebut menghadirkan suasana kebersamaan yang terasa kuat. Masyarakat tidak hanya datang untuk menyaksikan pertunjukan, tetapi juga menjadi bagian dari sebuah perayaan yang mengandung nilai sejarah, spiritualitas dan budaya.

Lebih dari Sekadar Perayaan

Antusiasme masyarakat menjadi gambaran bahwa tradisi dan kreativitas lokal masih memiliki tempat di hati warga.

Apa yang dilakukan Banyu Raya memperlihatkan bahwa sebuah perayaan dapat menjadi ruang untuk menghibur sekaligus mengingatkan, meramaikan sekaligus merawat, serta berkumpul sekaligus mempererat persaudaraan.

Pada akhirnya, panggung Banyu Raya bukan hanya tentang siapa yang tampil dan bagaimana pertunjukannya berlangsung.

Lebih jauh, ada pesan yang ingin diwariskan: kemerdekaan patut dikenang, perjuangan perlu dihargai, agama menjadi tuntunan, dan budaya harus terus dirawat.

Sebab ketika tradisi diberi ruang untuk hidup, generasi muda tidak hanya mengenal dari mana mereka berasal, tetapi juga memahami nilai yang patut mereka teruskan. ***Red

Read More

Data 525 Peserta Didik Dipertanyakan, PKBM Citatah Endah Diduga Perlu Verifikasi Dapodik dan Kegiatan Belajar

BANDUNG BARAT, Mediasuratkabarumum.com — Keberadaan dan validitas data peserta didik di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Citatah Endah yang berlokasi di Kampung Cicocok RT 03/RW 03, Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, menjadi sorotan masyarakat.

Sorotan tersebut muncul setelah adanya aduan dari salah seorang tokoh masyarakat berinisial E, yang mempertanyakan kesesuaian antara jumlah peserta didik yang tercantum dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan kondisi sarana dan aktivitas belajar yang menurutnya terlihat di lokasi.

Berdasarkan informasi yang diterima, dalam data Dapodik PKBM Citatah Endah tercantum sebanyak 319 peserta didik laki-laki dan 206 peserta didik perempuan, dengan total mencapai 525 peserta didik.

Namun, jumlah tersebut dinilai perlu dilakukan verifikasi lebih lanjut karena berdasarkan pengamatan masyarakat, fasilitas ruang belajar yang tersedia disebut hanya berjumlah dua ruangan.

E mengaku merasa heran dengan jumlah peserta didik yang cukup besar tersebut apabila dibandingkan dengan kondisi tempat kegiatan belajar mengajar di lokasi.

“Saya melihat data jumlah siswanya cukup banyak, 319 laki-laki dan 206 perempuan, total 525 siswa. Tapi kelas yang tersedia hanya dua ruangan. Kalau kegiatan belajar Sabtu atau Minggu, yang saya lihat datang tidak begitu banyak, paling sekitar 50 sampai 70 siswa. Jadi sisanya ke mana dan bagaimana sistem kegiatan belajarnya, itu yang perlu dijelaskan,” ungkap E kepada awak media, Sabtu (30/8/2026).

Menurutnya, informasi tersebut bukan untuk langsung menuduh adanya pelanggaran, melainkan menjadi dasar agar pihak terkait melakukan pengecekan secara objektif terhadap kesesuaian data administrasi dengan kondisi faktual di lapangan.

Menindaklanjuti adanya aduan tersebut, awak media kemudian mendatangi lokasi PKBM Citatah Endah di Kampung Cicocok, Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, pada Minggu (31/8/2026).

Saat berada di lokasi, awak media tidak berhasil bertemu langsung dengan kepala sekolah maupun pihak yayasan. Awak media hanya bertemu dengan seorang berinisial R, yang disebut sebagai anak dari pimpinan PKBM.

Dalam keterangannya, R menyebut jumlah peserta didik yang aktif belajar diperkirakan mencapai sekitar 300 orang. Ia juga membenarkan bahwa kegiatan belajar dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu.

“Yang belajar mungkin sekitar 300 siswa. Belajarnya Sabtu dan Minggu,” ujar R.

Ketika ditanya mengenai ketersediaan sarana ruang kelas, R juga menyampaikan bahwa di lokasi tersebut hanya tersedia dua ruang kelas.

Keterangan tersebut kemudian memunculkan sejumlah pertanyaan yang perlu mendapatkan klarifikasi dari pihak pengelola PKBM maupun instansi pendidikan yang berwenang. Terutama mengenai mekanisme pembagian jadwal belajar, sistem kehadiran peserta didik, kapasitas rombongan belajar, hingga kesesuaian data peserta didik yang tercatat dalam sistem Dapodik.

Untuk memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan, awak media berupaya meminta penjelasan langsung kepada pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan PKBM Citatah Endah.

Awak media meminta kepada R untuk dapat mempertemukan dengan orang tuanya selaku pihak yang dianggap mengetahui dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan lembaga tersebut.

Namun R hanya menyampaikan bahwa permintaan tersebut akan diteruskan.

“Nanti saya sampaikan,” singkat R.

Setelah itu, awak media kembali berupaya melakukan konfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp guna meminta waktu bertemu dengan kepala PKBM maupun ketua yayasan untuk menjelaskan persoalan tersebut.

Namun hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi tersebut belum mendapatkan respons.

Karena itu, pemberitaan ini masih terbuka untuk hak jawab dan klarifikasi dari pihak PKBM Citatah Endah maupun yayasan yang menaunginya.

Persoalan utama yang mencuat bukan semata-mata soal jumlah peserta didik yang besar, melainkan perlunya memastikan apakah data yang tercantum dalam sistem pendidikan telah sesuai dengan kondisi faktual.

Apabila memang terdapat 525 peserta didik yang tercatat secara resmi, maka penting untuk dilakukan pemeriksaan terkait sejumlah aspek, di antaranya:

Keberadaan dan identitas seluruh peserta didik;

*Status aktif masing-masing peserta didik;

*Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);

*Dokumen administrasi pendaftaran;

*Daftar hadir kegiatan pembelajaran;

*Pembagian jadwal dan rombongan belajar;

Ketersediaan ruang belajar;

*Jumlah tutor atau tenaga pendidik;

*Kesesuaian data Dapodik dengan kondisi faktual;

*Serta mekanisme pelaksanaan kegiatan belajar bagi seluruh peserta didik yang tercatat.

Hal tersebut penting dilakukan karena Dapodik merupakan bagian dari sistem data pendidikan nasional yang digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan program, evaluasi hingga pengambilan kebijakan pendidikan.

Kementerian Pendidikan juga menegaskan bahwa data pendidikan harus dikelola secara akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bahkan pada Agustus 2026, Kemendikdasmen secara terbuka menyatakan keseriusannya dalam menelusuri informasi terkait dugaan penyalahgunaan data peserta didik dalam sistem Dapodik dan menekankan pentingnya proses verifikasi secara objektif.

Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat maupun pihak terkait diharapkan dapat melakukan verifikasi langsung terhadap PKBM Citatah Endah agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat.

Apabila seluruh data peserta didik terbukti valid dan kegiatan pembelajaran memang berjalan dengan sistem pembagian jadwal tertentu, maka pihak pengelola perlu menjelaskan kepada publik secara terbuka.

Sebaliknya, apabila dalam proses verifikasi ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data administrasi dengan kondisi faktual, maka perlu dilakukan evaluasi dan penindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dugaan ketidaksesuaian atau kemungkinan manipulasi data pendidikan, terdapat sejumlah regulasi yang dapat menjadi dasar bagi pihak berwenang untuk melakukan pemeriksaan.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang ini menjadi dasar utama penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Dalam Pasal 66, disebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan dan komite sekolah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Artinya, apabila terdapat informasi masyarakat mengenai dugaan ketidaksesuaian data atau pelaksanaan pendidikan, pemerintah daerah memiliki dasar untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan.

2. Permendikbudristek Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Regulasi ini merupakan salah satu dasar penting dalam tata kelola data pendidikan nasional dan saat ini berstatus berlaku.

Peraturan tersebut mengatur penyelenggaraan Satu Data di lingkungan pendidikan, termasuk pentingnya pengelolaan data yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan kebijakan. Regulasi ini juga menggantikan Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan.

Dengan demikian, setiap data pendidikan yang disampaikan melalui sistem resmi harus dapat dipertanggungjawabkan dan diverifikasi kebenarannya.

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Prinsip utama Satu Data Indonesia adalah tersedianya data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip tersebut menjadi penting dalam pengelolaan data pendidikan karena data peserta didik dapat menjadi salah satu instrumen dalam penyusunan kebijakan pemerintah.

4. Potensi Konsekuensi Hukum

Perlu digarisbawahi bahwa hingga saat ini informasi mengenai PKBM Citatah Endah masih berupa dugaan dan belum ada keputusan resmi yang menyatakan terjadi manipulasi data.

Namun apabila dalam pemeriksaan resmi nantinya ditemukan adanya tindakan memasukkan data yang tidak sesuai dengan fakta secara sengaja dan data tersebut digunakan untuk memperoleh keuntungan, bantuan, fasilitas atau kepentingan tertentu, maka aparat atau instansi berwenang dapat menelusuri kemungkinan pelanggaran sesuai dengan fakta hasil pemeriksaan.

Penentuan ada atau tidaknya unsur pidana maupun pelanggaran administrasi tentu merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan instansi pemerintah yang berwenang, bukan kesimpulan media.

Awak media menegaskan bahwa pemberitaan ini dibuat berdasarkan informasi masyarakat dan hasil penelusuran awal di lapangan.

PKBM Citatah Endah, pihak yayasan, kepala PKBM maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat diberikan ruang yang sama untuk memberikan hak jawab, klarifikasi dan penjelasan terkait jumlah peserta didik, sistem pembelajaran serta kesesuaian data yang tercantum dalam Dapodik.

Publik kini menunggu langkah konkret dari instansi terkait untuk memastikan apakah data 525 peserta didik tersebut benar-benar sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

Jika data valid, tentu harus dapat dibuktikan melalui administrasi dan sistem pembelajaran yang jelas. Namun jika ditemukan ketidaksesuaian, maka evaluasi dan penanganan sesuai aturan perlu dilakukan secara transparan demi menjaga integritas dunia pendidikan. ***Red

Read More

Dua Tahun Jaga Kamtibmas Sukaluyu, Kapolsek Kumpulkan Tokoh Masyarakat dalam Suasana Kekeluargaan

MediaSuratKabarUmum.com || CIANJUR — Suasana penuh keakraban mewarnai kegiatan silaturahmi Kapolsek Sukaluyu bersama unsur pemerintahan, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta sejumlah elemen masyarakat Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur.

Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat hubungan antara jajaran kepolisian dengan masyarakat sekaligus bentuk apresiasi Kapolsek Sukaluyu kepada berbagai pihak yang selama ini turut mendukung pelaksanaan tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Dalam sambutannya, Kapolsek Sukaluyu menyampaikan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir. Ia mengatakan, kegiatan tersebut sengaja dikemas secara sederhana sebagai ruang untuk berkumpul, makan bersama, serta berbincang dalam suasana santai dan kekeluargaan.

«“Intinya rasa kasih sayang kami ingin mengumpulkan bapak-bapak dan ibu-ibu di malam ini, untuk kita sama-sama bisa ngopi bersama, makan bersama. Tidak ada maksud lain,” ujar Kapolsek.»

Kapolsek juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang selama ini telah membantu dan memfasilitasi kegiatan, termasuk penggunaan gedung PGRI sebagai tempat pelaksanaan silaturahmi.

Sejumlah unsur pemerintahan dan masyarakat turut hadir dalam kegiatan tersebut. Di antaranya perwakilan Puskesmas Sukaluyu, para ketua RW, Ketua APDESI bersama para kepala desa, Ketua Karang Taruna, Ketua PKK Kecamatan Sukaluyu beserta jajaran, anggota Polsek Sukaluyu, anggota Polres Cianjur, Bhayangkari, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Apresiasi khusus juga disampaikan kepada Komandan Pos Militer (Danposmil) yang selama ini dinilai aktif mendampingi berbagai kegiatan di wilayah Kecamatan Sukaluyu.

«“Pak Kaposmil yang selalu mendampingi setiap waktu, dari mulai awal sampai akhir. Terima kasih, Pak Kaposmil,” ungkapnya.»

Dua Tahun Mengabdi di Sukaluyu

Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek Sukaluyu turut mengenang perjalanan tugasnya selama memimpin Polsek Sukaluyu.

Ia menjelaskan bahwa dirinya mulai menjabat sebagai Kapolsek Sukaluyu pada Juli 2024. Hingga Agustus 2026, masa pengabdiannya di Kecamatan Sukaluyu telah mencapai kurang lebih dua tahun.

Selama menjalankan tugas, ia juga telah mengikuti tiga kali pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Sukaluyu.

«“Dulu TR kami di bulan Juli 2024. Kemudian kami kemarin mendapatkan telegram, surat perintah dari Polda Jabar itu bulan Agustus 2026. Jadi kami sudah dua tahun, lebih sedikit, hampir dua tahun pas,” jelasnya.»

Ia turut mengenang kesan pertamanya saat mulai bertugas di Cianjur. Menurutnya, Cianjur selama ini dikenal dengan udara yang sejuk. Namun, kondisi yang dirasakannya ketika pertama kali bertugas justru cukup panas.

Lebih dari sekadar acara silaturahmi, kegiatan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi dan sinergitas antara kepolisian dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, serta berbagai elemen masyarakat.

Hubungan yang baik antara kepolisian dan masyarakat dinilai menjadi salah satu modal penting dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di wilayah Kecamatan Sukaluyu.

Kapolsek berharap komunikasi dan hubungan kekeluargaan yang telah terjalin selama dirinya bertugas dapat terus dipelihara, sehingga sinergitas antara kepolisian dan seluruh unsur masyarakat tetap berjalan dengan baik.

Kegiatan silaturahmi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Para peserta menikmati makan bersama sembari berbincang santai, mencerminkan kedekatan antara jajaran kepolisian dengan unsur pemerintahan dan masyarakat Kecamatan Sukaluyu. ***Red

Read More

FUNGSI PENGAWASAN DIPERTANYAKAN, DUGAAN PELANGGARAN PENGELOLAAN DANA SEKOLAH DI BANDUNG BARAT MENCuat

BANDUNG BARAT, Mediasuratkabarumum.com — Fungsi pengawasan terhadap pengelolaan satuan pendidikan negeri di Kabupaten Bandung Barat mulai dipertanyakan. Sejumlah kepala sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri disebut-sebut diduga menjalankan pengelolaan administrasi dan dana operasional sekolah yang perlu diuji kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sorotan terutama diarahkan pada implementasi Permendagri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah, yang hingga kini tercatat masih berstatus berlaku. Regulasi tersebut mengatur berbagai aspek pengelolaan dana BOSP/BOS, termasuk mekanisme penganggaran, penatausahaan, pelaporan, serta penunjukan bendahara pada satuan pendidikan.

Persoalannya bukan semata-mata pada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh individu kepala sekolah, tetapi juga menyangkut sejauh mana fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat benar-benar berjalan.

Jika dugaan tersebut benar dan terjadi berulang di sejumlah sekolah, publik tentu berhak mempertanyakan: di mana fungsi pengawas bina? Di mana pengawasan Dinas Pendidikan? Dan sejauh mana fungsi pengawasan DPRD melalui Komisi I dijalankan?

Jangan sampai pengawasan hanya muncul setelah persoalan menjadi konsumsi publik.

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran adanya pembiaran administratif apabila temuan atau ketidaksesuaian yang seharusnya dapat dicegah melalui pembinaan dan pengawasan justru berlangsung berulang tanpa koreksi yang jelas.

Padahal, pengelolaan dana operasional pendidikan bukan persoalan administratif biasa. Dana tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan pelayanan pendidikan dan penggunaan anggaran publik.

Permendagri 3/2023 sendiri menyediakan format dan mekanisme yang cukup jelas, termasuk mengenai keputusan kepala daerah tentang penunjukan bendahara dana BOS/BOSP pada satuan pendidikan negeri.

Karena itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat dituntut membuka ruang klarifikasi dan evaluasi secara terbuka terhadap sekolah-sekolah yang diduga tidak menjalankan ketentuan sebagaimana mestinya.

Begitu pula dengan pengawas bina, yang memiliki posisi penting dalam memastikan proses pembinaan sekolah berjalan. Jika persoalan administratif terjadi secara berulang, pertanyaan publik kemudian mengarah pada efektivitas pengawasan di tingkat satuan pendidikan.

Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat juga didorong tidak tinggal diam. Fungsi pengawasan harus digunakan untuk memastikan apakah dugaan tersebut benar-benar terjadi, sejauh mana pembinaan telah dilakukan, dan apakah terdapat kelemahan sistem pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Aktivis muda Bandung Barat Endang Koswara menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada isu internal sekolah.

“Kalau memang ada kepala sekolah yang diduga tidak menjalankan ketentuan, periksa. Kalau pengawas bina mengetahui tetapi tidak melakukan pembinaan, evaluasi. Kalau Dinas Pendidikan mengetahui persoalan tetapi membiarkannya, itu juga harus dipertanyakan.”

Menurutnya, publik tidak membutuhkan saling lempar tanggung jawab. Yang dibutuhkan adalah audit, pemeriksaan dokumen, klarifikasi pihak terkait dan tindakan korektif apabila ditemukan pelanggaran.

“Jangan sampai pengawasan baru bergerak setelah muncul laporan masyarakat atau pemberitaan media. Pengawasan itu seharusnya mencegah persoalan, bukan sekadar datang setelah masalah membesar,” tegasnya.

Beni juga meminta DPRD melalui Komisi I melakukan pengawasan langsung dan meminta penjelasan resmi kepada Dinas Pendidikan serta pihak-pihak terkait mengenai pelaksanaan Permendagri Nomor 3 Tahun 2023 di sekolah negeri tingkat SD dan SMP.

Publik pada akhirnya menunggu satu hal sederhana: apakah aturan benar-benar ditegakkan, atau justru dugaan pelanggaran dibiarkan berjalan karena lemahnya fungsi pengawasan?

Pertanyaan tersebut kini menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Pendidikan, pengawas bina dan DPRD Kabupaten Bandung Barat.

Sebab dalam pengelolaan uang publik, tidak cukup hanya mengatakan sudah sesuai aturan. Dokumen dan pelaksanaannya harus dapat dibuktikan.

Hingga berita ini disusun, redaksi masih membuka ruang bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, pengawas bina, kepala sekolah yang disebut dalam pemberitaan, serta Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab atas berbagai dugaan maupun pertanyaan yang muncul terkait pengelolaan dana operasional satuan pendidikan.

Redaksi menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan upaya mendorong transparansi pengelolaan anggaran pendidikan. Dugaan yang disampaikan belum dapat dianggap sebagai fakta pelanggaran sebelum terdapat hasil pemeriksaan atau klarifikasi resmi dari pihak yang berwenang.

Setiap jawaban, bantahan, maupun klarifikasi dari pihak-pihak terkait akan diberikan ruang secara proporsional sesuai prinsip keberimbangan dan hak jawab.

Read More

SDN 1 Rancapanggung Sambut HUT RI ke-81 dengan Kreativitas, Sinergi Orang Tua dan Murid, serta Semangat Peduli Lingkungan

CILILIN, BANDUNG BARAT — Semangat kemerdekaan terasa berbeda di SDN 1 Rancapanggung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sekolah tersebut menggelar berbagai kegiatan yang memadukan kemeriahan, kreativitas, nasionalisme, kebersamaan, serta kepedulian terhadap lingkungan.

Di bawah kepemimpinan Kepala SDN 1 Rancapanggung, Aziz Ismail, M.Pd., kegiatan peringatan kemerdekaan tidak hanya melibatkan guru dan siswa, tetapi juga memperlihatkan kolaborasi dan sinergi antara orang tua dengan anak-anaknya.

Keterlibatan orang tua menjadi bagian penting dalam mempersiapkan berbagai penampilan dan kreativitas siswa. Orang tua bersama murid saling bekerja sama dalam menyiapkan kostum, mendukung penampilan, serta memberikan ruang bagi anak-anak untuk menunjukkan kreativitas dan keberanian mereka.

Sinergi tersebut terlihat jelas dalam kegiatan fashion show kreatif, ketika siswa tampil mengenakan busana yang dibuat dari berbagai bahan sederhana dan barang bekas.

Kantong plastik, kardus bekas, ranting pohon, daun kering, serta berbagai material yang tersedia di lingkungan sekitar dimanfaatkan dan diolah menjadi kostum yang unik dan menarik.

Bahkan, ranting dan daun yang telah jatuh dianyam serta dirangkai sedemikian rupa hingga menjadi bagian dari pakaian. Kreativitas tersebut tidak hanya menghasilkan busana yang menarik, tetapi juga mengandung pesan tentang pentingnya mengurangi limbah dan memanfaatkan kembali barang yang masih memiliki nilai guna.

Kolaborasi Orang Tua dan Murid Jadi Kekuatan

Kegiatan HUT RI ke-81 di SDN 1 Rancapanggung menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antara sekolah, orang tua, dan peserta didik.

Orang tua tidak hanya hadir sebagai penonton, tetapi turut memberikan dukungan dan berkolaborasi dalam proses kreativitas anak. Sementara para siswa mendapatkan pengalaman berharga tentang kerja sama, tanggung jawab, keberanian tampil, dan pentingnya menghargai dukungan keluarga.

Sinergi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan karakter tidak hanya berlangsung di dalam ruang kelas. Ketika sekolah, guru, orang tua, dan murid bergerak bersama, kegiatan sederhana dapat menjadi pengalaman pendidikan yang penuh makna.

Selain fashion show, berbagai perlombaan turut memeriahkan kegiatan, di antaranya tarik tambang, balap kelereng, lomba kerupuk, serta permainan tradisional lainnya.

Para guru juga ikut ambil bagian dengan mengenakan cosplay atau kostum bertema pahlawan dan tokoh nasional. Penampilan tersebut semakin menambah semarak suasana sekaligus menjadi media untuk menanamkan semangat nasionalisme dan mengenalkan nilai perjuangan kepada para siswa.

Kepala SDN 1 Rancapanggung Aziz Ismail, M.Pd., bersama jajaran guru menunjukkan bahwa peringatan HUT RI dapat menjadi ruang untuk membangun kebersamaan dan karakter peserta didik.

Melalui kegiatan tersebut, nilai gotong royong, kreativitas, kepedulian lingkungan, nasionalisme, serta sinergi antara orang tua dan anak dapat tumbuh secara bersamaan.

Perayaan HUT RI ke-81 di SDN 1 Rancapanggung akhirnya bukan sekadar kegiatan perlombaan, tetapi menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan seluruh warga sekolah.

Sekolah, orang tua, dan murid bersinergi dalam satu semangat: merayakan kemerdekaan, membangun karakter, dan menyiapkan generasi Indonesia yang kreatif serta peduli terhadap lingkungan.

SDN 1 Rancapanggung — Sekolah Berprestasi, Siswa Berkarakter, Indonesia Maju. **Red

Read More

CFD Desa Mandalawangi DIPADATI RIBUAN PENGUNJUNG, LAPAK UMKM TEMBUS 500 LEBIH

Bandung Barat, Mediasuratkabarumum.com – Car Free Day (CFD) di Desa Mandalawangi, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, kembali berlangsung semarak pada Minggu, 16 Agustus 2026.

Pelaksanaan, CFD ini dipadati pengunjung dari berbagai lapisan masyarakat. Kehadiran masyarakat yang membludak menjadi bentuk apresiasi terhadap perkembangan Persatuan Pedagang dan upaya pemberdayaan UMKM di wilayah Cipatat.

*Dihadiri Anggota DPRD dan Tokoh Ormas*

Pelaksanaan CFD Tagog - Kiara mendapat perhatian penuh dari berbagai elemen di Bandung Barat. 

Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat Komisi III Fraksi PDIP, Iwan Ridwan, bersama Ketua Forum Ormas dan OKP Cipatat, Isep Darmawan yang akrab disapa Agil, hadir langsung meninjau lokasi.

Semula Wakil Bupati Bandung Barat juga dijadwalkan hadir. Namun karena berhalangan ada kegiatan lain, kehadirannya ditunda. "Insya Allah kunjungan Wakil Bupati akan diagendakan pada Minggu depan," ujar panitia.

*Jumlah Pedagang Tembus 500 Lapak*

Berdasarkan data panitia, jumlah pedagang pada CFD ini telah mencapai *lebih dari 500 lapak*. Angka tersebut terus meningkat dibanding minggu sebelumnya.

Panitia memprediksi pada minggu-minggu mendatang akan terjadi lonjakan signifikan seiring bertambahnya pedagang baru yang ingin bergabung.

*Diramaikan Senam dan Jalan Santai HUT RI ke-81*

Rangkaian CFD minggu ini juga dimeriahkan dengan *Senam Bersama* dan *Gerak Jalan Santai* untuk umum. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Ketua Forum RW Desa Mandalawangi sekaligus Ketua RW 03, Syafrizal, S.Pd., M.M.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan *Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81*.

*Berjalan Aman dan Kondusif*

Secara keseluruhan pelaksanaan Pasar Minggu Pagi CFD Mandalawangi berjalan aman, tertib, dan kondusif. Hal ini tidak terlepas dari kerjasama seluruh pihak, mulai dari panitia, aparat keamanan, pedagang, hingga masyarakat.

(Tatng)

Read More

Polsek Padalarang Tertibkan Knalpot Brong, Razia Akan Digelar Rutin

PADALARANG, Mediasuratkabarumum.com — Penggunaan kendaraan bermotor dengan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis kembali menjadi perhatian kepolisian. Selain berpotensi mengganggu ketertiban berlalu lintas, suara bising yang ditimbulkan juga dikeluhkan karena dapat mengganggu kenyamanan masyarakat di lingkungan sekitar.

Menyikapi persoalan tersebut, Polsek Padalarang melakukan penertiban terhadap kendaraan roda dua yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi atau yang umum disebut knalpot brong. Sabtu, 14/8/2026

Langkah tersebut tidak hanya diarahkan untuk melakukan penindakan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya kepolisian memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menggunakan kendaraan sesuai ketentuan.

Di bawah kepemimpinan Kapolsek Padalarang Kompol Kusmawan, S.H., M.H., M.M., jajaran Polsek Padalarang menegaskan bahwa penertiban knalpot tidak sesuai spesifikasi akan dilakukan secara berkelanjutan.

Bukan Sekadar Razia, Polisi Dorong Kesadaran Pengendara

Panit Lantas Polsek Padalarang, Ibtum Shofa, mengatakan kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan yang berkaitan dengan kepolisian, lalu lintas, dan lingkungan hidup, serta arahan pimpinan untuk menertibkan kendaraan dengan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi.

“Penindakan kami lakukan sesuai aturan dari Undang-Undang Lalu Lintas, Lingkungan Hidup maupun Undang-Undang Kepolisian. Ada juga penegasan dari pimpinan untuk melakukan penertiban kendaraan yang knalpotnya tidak sesuai spek,” ujar Ibtum.

Menurutnya, penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi bukan hanya persoalan teknis kendaraan. Kebisingan yang ditimbulkan dapat menjadi gangguan bagi masyarakat dan berpotensi memunculkan keberatan dari warga.

Karena itu, kepolisian menempatkan edukasi sebagai bagian penting dalam kegiatan penertiban.

“Kita berharap ini menjadi edukasi. Menggunakan kendaraan harus aman dan nyaman, termasuk bagi lingkungan. Jangan sampai suara knalpot justru menimbulkan gangguan atau protes dari masyarakat,” katanya.

Razia Knalpot Brong Akan Dilakukan Rutin

Polsek Padalarang memastikan kegiatan penertiban tidak berhenti pada satu kali pelaksanaan. Pemeriksaan terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi direncanakan menjadi kegiatan rutin.

“Rencananya secara rutin, tentunya. Karena ini untuk menertibkan pengendara, khususnya roda dua yang menggunakan knalpot tidak sesuai spek,” jelas Ibtum.

Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pemeriksaan kendaraan dan mengambil tindakan terhadap knalpot yang dinilai tidak sesuai spesifikasi.

Untuk pelaksanaan saat ini, kepolisian menerapkan mekanisme Surat Penyerahan dari pemilik kendaraan (STP), bukan sistem tilang.

Knalpot hasil penertiban kemudian diamankan oleh kepolisian untuk proses lebih lanjut dan direncanakan dimusnahkan serta disetorkan ke Polres.

Motor Tidak Otomatis Ditahan

Polsek Padalarang juga menjelaskan bahwa pemilik kendaraan masih dapat mengambil kendaraannya dengan memenuhi ketentuan yang diberikan petugas.

Kendaraan dapat diambil setelah pemilik membawa dan memasang kembali knalpot standar atau knalpot yang sesuai dengan spesifikasi kendaraan.

“Motor silakan bisa diambil, yang penting knalpot standar atau sesuai speknya bisa dipasang kembali,” kata Ibtum.

Artinya, fokus penertiban diarahkan pada pengembalian kendaraan kepada kondisi yang sesuai ketentuan. Namun, apabila pemilik belum memiliki knalpot standar untuk dipasang kembali, kendaraan untuk sementara dapat ditahan sampai persyaratan tersebut dipenuhi.

Polisi Siapkan Edukasi Berkelanjutan

Penertiban di lapangan juga akan diikuti dengan langkah preventif. Polsek Padalarang akan mengerahkan personel pembinaan masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada warga mengenai aturan berlalu lintas dan kelayakan kendaraan.

“Kami akan menurunkan personel yang bertugas di pembinaan masyarakat untuk menyampaikan pemahaman tentang aturan. Kendaraan maupun pengendaranya harus sesuai dengan ketentuan,” ujar Ibtum.

Edukasi tersebut diharapkan tidak hanya menyasar pengendara yang terkena pemeriksaan, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat secara lebih luas bahwa ketertiban lalu lintas merupakan tanggung jawab bersama.

Kapolsek Padalarang Dorong Warga Tertib Hukum

Kapolsek Padalarang Kompol Kusmawan, S.H., M.H., M.M., melalui jajaran Polsek Padalarang berharap masyarakat Padalarang dapat menjadi contoh dalam kepatuhan terhadap aturan lalu lintas maupun hukum.

“Harapan kami, warga masyarakat Padalarang menjadi masyarakat yang teladan, bisa memberikan contoh kepada siapa pun, tertib berlalu lintas, tertib hukum dan sadar terhadap aturan,” pungkasnya.

Penertiban knalpot tidak sesuai spesifikasi ini pada akhirnya bukan semata-mata tentang penindakan terhadap kendaraan, melainkan bagian dari upaya menciptakan ruang publik yang lebih aman, tertib dan nyaman.

Dengan rencana razia yang akan dilakukan secara rutin, kepolisian berharap penggunaan kendaraan di wilayah Padalarang semakin sesuai dengan ketentuan dan tidak menimbulkan gangguan kebisingan bagi masyarakat.

Read More